Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi. Wabah ini telah menyebar ke 187 Negara dan Wilayah di dunia (CSSE di JHU, 9 Mei 2010) salah satunya adalah Indonesia. COVID-19 berdampak langsung kepada perekonomian Indonesia. Berdasarkan paparan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2020), ada potensi peningkatan angka pengangguran dari 5,18% menjadi 7,33% yang juga berimbas kepada naiknya angka kemiskinan dari 9,15% ke 9,59%. Sektor-sektor utama seperti pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian mengalami tekanan yang cukup signifikan.

Berbagai langkah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi ini, dimulai dari Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020), Perubahan Postur dan Rincian APBN (Peraturan Presiden Nomor 54) dan Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020). Pemerintah juga turut menyusun rencana pemulihan melalui perubahan RKP 2021 dengan tema baru “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus pemulihan industri, pariwisata dan investasi serta reformasi pada sistem kesehatan nasional, sistem jaring pengaman sosial, dan sistem ketahanan bencana.

Realokasi anggaran diambil dari Belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Salah satu kementerian yang anggarannya turut direalokasi adalah Kementerian PUPR. Dari besaran DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp 120 triliun, sebesar Rp 24,53 triliun direalokasi untuk penanganan COVID-19 atau sekitar 20.4% (Kementerian PUPR, 2020). Beberapa peruntukan dana Infrastruktur tetap dipertahankan dan tidak direalokasi yaitu dana-dana proyek strategis seperti dana penyediaan infrastruktur untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Seperti yang tertera sebelumnya, rencana pemulihan dalam RKP 2021 juga akan menitikberatkan pemulihan sektor pariwisata. Salah Satu major project yang menjadi fokus alokasi pendanaan adalah pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas (Bappenas, 2020). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia menaruh harapan dan investasi yang tinggi dalam sektor pariwisata sebagai salah satu strategi pemulihan perekonomian Indonesia.

Selama ini, sektor pariwisata berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata merupakan Sebagai penyumbang devisa dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar beberapa tahun belakangan. Berdasarkan Laporan Akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia (LPEM-FEBUI, 2018), peran sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia mencapai 5,47% pada tahun 2015 dan 5,82% di tahun 2016. Sektor pariwisata berhasil menciptakan lapangan tenaga kerja sebesar 4,1% pada tahun 2016. Dari data-data tersebut, dapat dipahami mengapa pemerintah giat dalam mempertahankan dana bagi infrastruktur pariwisata. Namun, serapan tenaga kerja yang banyak dalam sektor pariwisata menjadi boomerang pada saat wabah COVID-19 berlangsung. Kebijakan untuk menjaga jarak membekukan sektor pariwisata global dan mempengaruhi 12,7 Juta penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pariwisata (BKF Kemenkeu, 2020). 

Kritik dan Argumen

Dari hasil evaluasi RKP 2019, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jawa Produktif Lainnya memiliki kinerja terendah (Bappenas, 2020). Beberapa capaian indikator yang tidak mencapai target adalah wisatawan mancanegara, jumlah wirausaha baru yang tercipta, dan pertumbuhan investasi. Setiap tahunnya, pertumbuhan wisatawan mancanegara cenderung melambat, bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi (Bappenas, 2020). Dari angka 21,88% di tahun 2017, pertumbuhan wisata mancanegara melambat menjadi 12,58% pada tahun 2018 dan 1,88% pada tahun 2019.

Ditambah lagi dengan anjuran untuk menjaga jarak, kebijakan pemberhentian penerbangan domestik dan internasional, dan kebijakan karantina wilayah, yang keseluruhannya melemahkan sektor pariwisata. Hingga saat ini, sudah banyak pelaku usaha terkait dengan sektor pariwisata yang sudah atau akan menutup usahanya. Hingga 7 April 2020, sekitar 1504 hotel di seluruh Indonesia ditutup sementara akibat wabah virus COVID-19 (PHRI, 2020). Jaringan hotel Airy, dengan 2000 properti dan 30.000 kamar, akan menutup permanen usahanya di akhir Mei 2020, setelah memberhentikan sekitar 70% karyawannya pada bulan April 2020 (Tech in Asia, 2020).

Sektor pariwisata sangat tergantung dengan psikologi orang-orang yang sensitif terhadap aspek keselamatan dan keamanan. Dalam periode pemulihan, mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat akan menjadi tugas yang berat (Faisal, 2020). Contohnya, setahun setelah Bencana Sosial Bom Bali tahun 2002, angka wisatawan mancanegara belum kembali normal (Bank Indonesia, 2003). Hal yang serupa juga terjadi pasca Gempa Bumi Lombok tahun 2018. Enam (6) bulan setelah gempa, jumlah wisatawan belum kembali normal (Faisal, 2020) dan hanya 50% dari hotel dan restoran yang sudah beroperasi dengan normal (The Jakarta Post, 2019). Oleh karena itu, pasca COVID-19, sektor pariwisata diproyeksikan butuh waktu lama untuk pulih. Tourism Economics, sebuah perusahaan data dan konsultasi, memprediksi bahwa permintaan pariwisata global tidak akan kembali normal hingga tahun 2023 (The Japan Times, 2020). Padahal, Indonesia menargetkan pada tahun 2023, defisit APBN sudah harus berada dibawah 3 persen (BKF Kemenkeu, 2020).

Dengan kondisi pariwisata yang cenderung menurun setiap tahun, dan kasus-kasus yang membuktikan bahwa sektor pariwisata sulit untuk pulih dari bencana, untuk mencapai target-target pemulihan COVID-19 dengan cepat, pemerintah harus meng konsiderasi mengubah strategi pemulihan lepas dari pariwisata. Pemerintah dapat merealokasi dana proyek-proyek pariwisata strategis untuk pemulihan sektor lain yang
potensial. Di sisi lain, Stimulus COVID-19 Republik Indonesia masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga (CNBC Indonesia, 2020). Stimulus 405,1 Triliun untuk penanganan COVID-19 hanyalah 2,6% dari PDB. Sementara itu, negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Singapura, masing-masing menganggarkan 17% dan 12% dari PDB untuk penanganan COVID-19 (Statista, Bloomberg, Jakarta Post, SCMP, CNBC Indonesia, 2020). Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, meragukan bahwa stimulus yang sudah dianggarkan sekarang akan cukup untuk kedepannya (2020). Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya realokasi dana lebih besar dari APBN untuk COVID-19, salah satu yang dapat direalokasi adalah dana infrastruktur sektor pariwisata.

Dana infrastruktur sektor pariwisata yang dialihkan sebagai stimulan COVID-19 dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Dalam situasi COVID19 ini, dapat dirasakan bahwa kemampuan masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan iklim baru menjadi sebuah kemampuan integral. Mampu untuk pulih dari bencana secara fisik, sosial dan ekonomi merupakan bentuk kapasitas masyarakat dalam mengurangi kerentanan. Berdasarkan hasil evaluasi RKP 2019, prioritas nasional yang memiliki kinerja paling baik adalah prioritas Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Indikator dari prioritas nasional ini adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, dan Rasio Gini yang menunjukkan kualitas masyarakat. Agar masyarakat dapat menjadi mandiri dan mampu pulih dari dampak COVID-19, perlu ada program pembangunan manusia yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat, yang dapat menolong masyarakat bukan hanya saat COVID-19 terjadi, namun setelah pandemi COVID-19 berakhir. 

Saat ini, realokasi anggaran dipecah untuk beberapa prioritas seperti bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif dunia usaha, dan upaya pemulihan. Dalam upaya perlindungan sosial, masyarakat yang menjadi pengangguran diberikan pelatihan melalui program Kartu Prakerja (Ditjen Perbendaharaan, 2020). Selain langkah itu, tidak ada program pembangunan manusia yang signifikan dalam menghadapi COVID19. Program-program yang dapat dilakukan untuk pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar adalah pelaksanaan pelatihan kewirausahaan secara daring, peningkatan kualitas pendidikan daring, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi penyakit selain COVID-19, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak, dan peningkatan kualitas lingkungan di permukiman.

Rekomendasi

Dalam menyusun kebijakan untuk menghadapi sebuah kejadian, berbagai perhitungan yang komprehensif harus dilakukan untuk mengkaji dampak keputusan tersebut terhadap stabilisasi pembiayaan pembangunan baik yang berskala nasional, regional, maupun kabupaten/kota. Kebijakan yang diputuskan sebaiknya mempertimbangkan kondisi saat kejadian dan juga prediksi kondisi pasca kejadian. Kejadian-kejadian yang berbeda membutuhkan langkah-langkah kebijakan yang berbeda, terutama pada porsi penganggaran dana, sehingga pemangku kebijakan harus mampu bersikap adaptif dengan mengamati dan memahami situasi yang ada. 

Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi lemahnya perekonomian Indonesia akibat COVID-19. Salah satunya adalah dengan mempertahankan dana infrastruktur pariwisata dan menempatkan pariwisata sebagai garda pemulihan ekonomi. Namun, kecenderungan pertumbuhan sektor pariwisata yang lambat dari tahun ke tahun, sulit dan lama untuk pulih pasca bencana, memunculkan gagasan bahwa sebaiknya pemerintah mengubah strategi penanganan dan pemulihan COVID-19 lepas dari pariwisata. Ide tersebut juga didukung oleh rendahnya biaya stimulus COVID-19 Indonesia, yang memungkinkan dana Infrastruktur Pariwisata dialihkan untuk pemulihan ekonomi melalui program yang lebih potensial. Dana infrastruktur pariwisata dapat dialokasikan untuk Program Pembangunan Manusia yang memiliki kinerja terbaik pada tahun 2019 dan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat untuk pulih secara mandiri dari pandemi COVID-19.

Oleh : Shellyn Fortuna
Dosen Pembimbing: Dian Rahmawati, S.T., M.T.

Referensi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

BAPPENAS. (2019). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas, 1–441.

Indonesia Ministry of Finance. (2020). Pokok-Pokok APBN 2020.

Menteri PPN/Bappenas. (2020). Pokok-Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas. Bandung

Airy Room Akan Tutup Permanen karena Pandemi COVID-19 – Tirto.ID. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://tirto.id/airy-room-akan-tutup-permanen-karena-pandemicovid-19-fnnb

Airy Tutup Mulai 31 Mei 2020, Bagaimana Kondisi Mitra Hotel Airy? Halaman all – Kompas.com. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://travel.kompas.com/read/2020/05/09/190100227/airy-tutup-mulai-31-mei-2020bagaimana-kondisi-mitra-hotel-airy-?page=all

ArcGIS Dashboards. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994 23467b48e9ecf6

Badan Kebijakan Fiskal on Instagram: “Indikator makroekonomi 2021 dipengaruhi oleh baseline ekonomi 2020 yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Saat ini dampak ke ekonomi….” (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.instagram.com/p/B_zbyxaAZmI/

Badan Kebijakan Fiskal on Instagram: “Pada postingan-postingan sebelumnya, admin sudah share bahwa selain berfokus pada masalah kesehatan, pemerintah juga memberikan bantuan….” (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.instagram.com/p/B_mdZ78ANCb/

Badan Kebijakan Fiskal on Instagram: “Pemerintah telah melakukan realokasi/refocusing dan penghematan anggaran sehingga diperoleh tambahan anggaran untuk penanganan Covid19.….” (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.instagram.com/p/B_kAXC8ArpR/

Battered by coronavirus pandemic, global tourism industry faces long road to recovery | The Japan Times. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/04/business/coronavirus-global-tourismrecovery/#.XrfhX2gzaMp

Deretan Restoran yang Mengumumkan Tutup Sementara karena Wabah Virus Corona – kumparan.com. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://kumparan.com/kumparanfood/deretan-restoran-yang-mengumumkan-tutupsementara-karena-wabah-virus-corona-1t7BNuyycmE/full

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.pu.go.id/berita/view/18128/kementerian-pupr-lakukan-realokasi-anggaranpembangunan-infrastruktur-sebesar-rp-24-53-triliun-dan-refocussing-kegiatan-dukungpenanganan-covid-19

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.pu.go.id/berita/view/18128/kementerian-pupr-lakukan-realokasi-anggaranpembangunan-infrastruktur-sebesar-rp-24-53-triliun-dan-refocussing-kegiatan-dukungpenanganan-covid-19

Lombok tourism taking baby steps toward recovery after earthquake – Business – The Jakarta Post. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/28/lombok-tourism-taking-baby-stepstoward-recovery-after-earthquake.html

Lombok tourism taking baby steps toward recovery after earthquake – Business – The Jakarta Post. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/28/lombok-tourism-taking-baby-stepstoward-recovery-after-earthquake.html

Maaf, Tapi Stimulus Covid-19 RI Lebih Kecil dari Malaysia Cs. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20200420132136-4-153099/maaf-tapistimulus-covid-19-ri-lebih-kecil-dari-malaysia-cs

Sowwam, M., Riyanto, Anindita, D., Riyadi, S. A., & Qibthiyyah, R. M. (2018). Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia. Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, 1–126. Retrieved from https://www.kemenpar.go.id/post/kajiandampak-sektor-pariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia

The WHO Just Declared Coronavirus COVID-19 a Pandemic | Time. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/

Tourism will take at least a year to recover from COVID-19 outbreak: Economists – Business – The Jakarta Post. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/06/tourism-will-take-at-least-a-year-torecover-from-covid-19-outbreak-economists.html