Ngopilogi 2021: Urban Rural Linkage Dalam Pandemi Covid-19

Ngopilogi 2021: Urban Rural Linkage Dalam Pandemi Covid-19

Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, pandemi COVID-19 tak habis-habisnya menjadi topik diskusi terpopuler. Para pakar, akademisi, politikus, hingga masyarakat menyoroti dampak-dampak pandemi yang menimpa kondisi tatanan Indonesia. Salah satu tatanan kewilayahan yang terdampak adalah urban-rural linkage. Terdapat beberapa aspek pada isu urban-rural linkage yang perlu diangkat, antara lain kondisi penyebaran COVID-19 terkini di Indonesia, rangkaian kebijakan pembatasan sosial, kondisi perekonomian negara yang terkontraksi, dan dampaknya terhadap kota.

Jika didefinisikan berdasarkan kata dasar, urban adalah area di mana terdapat permukiman manusia yang padat dan infrastruktur yang terbangun, sedangkan rural diartikan “seperti desa atau seperti di desa”. Berdasarkan batasan tersebut, perdesaan dan perkotaan diklasifikasikan berdasarkan karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota didefinisikan berdasarkan batas administrasi. Menurut definisi epistemologisnya, urban-rural linkage sendiri diartikan sebagai sebuah arus/flow barang, orang, informasi, antara desa dan kota. Hal ini bisa juga disebut sebagai hubungan sektor antara desa dan kota. Keterkaitan desa-kota dapat dibagi menjadi empat, yaitu keterkaitan fisik, ekonomi, pergerakan penduduk (bagaimana penduduk itu berpindah dari desa ke kota), dan keterkaitan birokrasi (hubungan yang diatur dalam undang-undang dan pemerintahan daerah; bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri).

Ada dua cara lain dalam memandang urban-rural linkage, yakni observasi/fenomena dan policy agenda. Urban-rural linkage dalam cara observasi/fenomena berusaha untuk membuktikan keterhubungan desa-kota dari pengamatan terhadap variabel, indikator, dan data-data informasi yang digunakan, contohnya menggunakan transportasi umum atau berlibur dari kota menuju desa. Dalam perspektif urban-rural linkage sebagai policy agenda, adanya urgensi keterhubungan desa-kota dengan ditopang kebijakan yang mendukung keterhubungan tersebut menjadi fokus pembahasan. Contoh keterhubungan tersebut dapat berupa infrastruktur transportasi antarwilayah, jaringan logistik, dan akses permodalan.

Sejatinya, baik perdesaan maupun perkotaan saling memberikan manfaat satu sama lain dalam konteks keterhubungan ini. Perdesaan umumnya menyediakan produksi dan sumberdaya alam, sarana rekreasi, serta fungsi ekologis terhadap perkotaan. Sebaliknya, perkotaan menyumbangkan fungsi distribusi dan pasar, arus informasi, serta pelayanan dan fasilitas. Namun, banyak perubahan terjadi pada pasca-pandemi. Para penduduk perkotaan melakukan panic buying yang berdampak pada kenaikan harga, hampir seluruh aktivitas mereka beralih ke daring, hingga hilangnya lapangan kerja akibat terpuruknya kondisi ekonomi. Kondisi tersebut kemudian melemahkan kondisi masyarakat perdesaan dengan permintaan barang yang menurun, akses internet yang belum memadai dan tidak siap menghadapi kegiatan daring, serta beban desa yang bertambah seiring meningkatnya migrasi balik dari kota.

Secara umum, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi penyebaran, yaitu perilaku manusia dan karakteristik virus, di mana yang paling mungkin untuk dikendalikan adalah perilaku manusia dengan menggunakan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Terdapat dua kebijakan utama yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi COVID-19, yaitu PSBB dan PPKM. Dari kebijakan tersebut, terdapat beberapa evaluasi dari penerapannya, antara lain masih banyak masyarakat yang belum mematuhi kebijakan yang diterapkan dan penerapan kebijakan tersebut yang masih berdasarkan batas administrasi, sehingga masih terdapat pergerakan interzona, serta adanya tuntutan kebutuhan ekonomi dari masyarakat. 

Upaya penanganan kondisi pandemi COVID-19 yang dapat diterapkan melalui pendekatan urban-rural linkage adalah sebagai berikut:

  1. Menerapkan network strategy dengan wilayah yang sama besarnya, namun memiliki fungsi/komoditas yang berbeda
  2. Pemerataaan fasilitas kesehatan
  3. Perbaikan dan pemerataan fasilitas publik
  4. Memunculkan titik kegiatan ekonomi yang merata
  5. Pengadaan program vaksinasi yang merata
  6. Pemerataan infrastruktur

Selain itu, terdapat stakeholder-stakeholder yang perannya dapat dioptimalkan, yakni:

1.Pemerintah

Pemerintah mengevaluasi kebijakan agar dapat menstabilkan kesehatan dan ekonomi, pemerataan fasilitas publik, serta membangun kepercayaan dan kedisiplinan publik. Diperlukan adanya branding yang tepat dari pemilik kekuasaan. 

2.Masyarakat

Masyarakat kooperatif dalam mematuhi protokol serta berinovasi dalam kegiatan perekonomian yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai solusi atas berkurangnya lapangan pekerjaan.

3.Perencana

Perencana perlu melakukan inovasi penataan ruang yg adaptif terhadap pandemi (mengenai apakah kita sudah cukup resillience terhadap pandemi)

4.Swasta

Akan lebih optimal apabila pihak swasta menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam proses produksi barang/jasa lapangan pekerjaan untuk segera memulihkan laju roda perekonomian. Optimalisasi proses produksi tersebut dapat diaplikasikan pada kualitas produk, ide pengemasan, pemasaran, diversifikasi produk, pelatihan peningkatan harga/nilai produk, serta kemitraan.

Tinggalkan Balasan