Surabaya, BMSNews – Memasuki era pandemi yang kian meningkatnya grafik positif COVID-19 yang mendera ke berbagai sektor kehidupan tentu memberikan dampak tersendiri yang dirasakan oleh seluruh dunia. Sebuah negara harus mempersiapkan secara matang warga negaranya untuk dapat menerima keadaan pandemi yang selanjutnya akan membuat tatanan dunia baru. Hal tersebut juga dirasakan oleh pemerintah Indonesia mengenai pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang ditunda. Pada Agustus 2019, Presiden RI, Joko Widodo, mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota. Berbeda dengan tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sama sekali tidak menyinggung mengenai pemindahan Ibu Kota pada pembacaan pidato mengenai Rancangan Undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 beserta nota keuangannya. pemerintah begitu ambisus dalam mengatasi beberapa isu yang ada di Jakarta dan Indonesia, contohnya kepadatan penduduk dan pemerataan ekonomi. Namun pandemic COVID-19 dan dampaknya yang begitu buruk telah mengagalkan sebuah ambisi pemerintah ditahun 2020.
Pada pendmi global COVID-19 itu sendiri memicu “krisis ekonomi” yang mengakibatkan kerugian negara mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Di Indonesia sendiri banyak yang terdampak akan hal itu seperti PHK ratusan orang bahkan diseluruh dunia merasakan dampak PHK itu sendiri. Presiden Joko Widodo memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan menurun dan meleset dari target. “Kami harus bicara apa adanya, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi cukup tajam,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4).
Mentri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan saat ini focus presiden dan pemeritah adalah mengatasi COVID-19, serta memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang kian menurun. Dalam hal itu beliau tak merinci secara detail kapan penundaan dilakukan, “Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold,” kata Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen pada Selasa (8/9) seperti dikutip dari Antara.
Dalam pembacaan pidato RAPBN 2021, Jokowi mengatakan bahwa rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan antara lain untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Anggaran tersebut juga akan dipergunakan untuk mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Karena akan banyaknya ketidakpastian Jokowi berujar RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.
