Isu besar yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah pembiayaannya. Banyak hal telah dilakukan pemerintah dalam menawarkan berbagai macam alternatif pembiayaan agar terkumpul dana untuk segera perealisasian pembangunan infrastruktur tersebut. Saat ini banyak daerah di Indonesia yang belum tersentuh pembangunan jalan yang layak untuk mendongkrak mobilitas masyarakat yang diharapkan berdampak pada sektor perekonomian. Pemerintah sudah menawarkan beberapa skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jalan ini, mulai dari pinjaman pemerintah, pinjaman bank, Public Private Partnership, dan yang terbaru adalah KPBU-AP. Kita akan ulas satu persatu nantinya bagaimana efektifitas dari amsing-masing skema. Namun, dalam pembiayaan infrastruktur terdapat solusi alternatif yang cukup menarik yang dapat diambil pembelajaran dari negara lain, yaitu pembiayaan dari rakyat itu sendiri. Bagaimana skema pembiayaan ini sendiri? Dan apa saja yang perlu disiapkan pemerintah agar skema ini dapat berjalan dengan baik?
Skema pembiayaan pembangunan jalan yang pertama adalah pinjaman pemerintah dan bank. Pinjaman yang dimaksudkan adalah pinjaman dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk membangun daerahnya. Walaupun skema ini merupakan alternatif yang cukup menjanjikan namun hal ini kerap memakan waktu yang relatif lama sehingga pemerintah daerah akan menggandeng pihak swasta maupun badan usaha didaerahnya untuk melakukan pinjaman. Biasanya pihak yang terlibat adalah bank. Dengan adanya liquiditas dana yang lancar dari pihak peminjam pembangunan infrastruktur akan lebih cepat dilakukan, skema pembiayaannya pun beragam, mulai jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Hal ini diterapkan oleh Kabupaten Sinjai yang memiliki inisiatif sendiri dalam menggandeng pihak bank untuk meminjami dana dalam pembangunan jalan di daerah tersebut, dan hasilnya cukup terbilang efektif dalam hal pembiayaan. Namunperlu diingat skema tersebut harus disusun dengan matang agar pemerintah tidak salah hitung dan kualahan dalam mengembalikan modal tersebut.
Kemudian skema pembiayaan PPP dan KPBU-AP hampir mirip dalam pihak yang terlibat ddidalmnya yaitu menggandeng pihak swasta. PPP merupakan kerjasama pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan berbagai bidang, dalam infrastruktur jalan sendiri yang sering melakukan skema ini adalah pembangunan jalan tol. Kemudian KPBU-AP yang merupakan salah satu skema baru dari pemerintah. Skema tersebut merupakan pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha melalui ketersediaan layanan atau avaibility payment (KPBU-AP). KPBU-AP merupakan konsep baru penanganan jaringan jalan, karena sebelumnya hanya ada dua skema pembangunan jalan nasional, yaitu melalui APBN reguler dan pinjaman luar negeri. Dengan skema AP untuk jalan nasional non-tol ini, pemerintah mempersilakan badan usaha menyediakan layanan terlebih dahulu dengan spesifikasi dan aturan yang ditentukan pada awal. Kemudian pemerintah melakukan pembayarannya bertahap. Konsepnya tiga tahun pertama badan usaha akan membangun jalan, 12 tahun kemudian tugas Kementerian PUPR dengan dukungan Kementerian Keuangan melakukan pembayaran terhadap investasi yang sudah dilakukan badan usaha. Konsep ini muncul karena adanya GAP antara rencana pembangunan jalan dan dana yang tersedia.
Kemudian skema selanjutnya adalah pembiayaan yang dilakukan oleh masyrakat sendiri, bagaimana caranya? Terdapat 2 cara yang sudah dilakukan oleh negera lain. yang pertama adalah penerbitan obligasi dan crwodfunding. Penerbitan obligasi sudah sering didengar dan menjadi salah satu alternatif negara dalam mengumpulkan modal. Namun bagaimana ini menjadi alternatif skema pembangunan yang efektif? Negara jepang meurpakan salah satu negara yang memiliki pembangunan infrastruktur yang paling maju dan percepatan pembangunannya sangat cepat dikarenakan dana yang tersedia sangat tinggi. Selain itu kondisi perekonomiannya juga terbilang stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perekonomian global, kenapa bisa begitu? Dalam melakukan pembangunan, negara jepang mengumpulkan modal melalui peredaran surat utang negara/obligasi. Hal ini juga dilakukan di Indonesia, namun kenapa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam proses pembangunannya? Surat utang ini sebesar 91% dibeli oleh rakyatnya sendiri dan 9% sisanya adalah utang yang ditanggung negara kepada asing. Dengan adanya uang yang dikumpulkan dari masyarakat dari instrumen investasi ini mengakibatkan jepang memiliki modal yang cukup bahkan berlebih untuk pembangunan infrastrukturnya, tercatat pada tahun 2013 jepang memiliki modal yang terkumpul sebanyak 10 Triliun Yen (1000 Triliun Rupiah) yang akhirnya sebagain besar diinvestasikan untuk memberi modal usaha dan negara lain. Hal ini cukup menarik dilihat bahwasannya skema ini seharusnya efektif dalam mengumpulkan modal yang cukup banyak dari rakyat, namun karena kesadaran menabung dalam instrumen investasi yang masih minim dimiliki masyarakat sehingga sebagian surat utang ini dibeli oleh pihak asing. Tercatat mencapai 38-42% investasi asing di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi salah satu tugas berbagai pihak terkait kesadaran investasi di kalangan masyarakat, mulai pemberian pengetahuan mengenai instrumen investasi, keamanan investasi, dan membangun kepercayaan masyarakat agar mau berinvestasi. Jika pola masyarakat sudah terbangun akan hal tersebut maka bukan tidak mungkin negara akan lebh banyak utang kepada rakyatnya sendiri daripada asing.
Kemudian skema yang terakhir adalah crowdfunding. Crowdfunding merupakan skema penbiayaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat berbasis internet. Jumlah pendanaan yang dikenakan pada pada masyarakat seringkali dalam nominal yang relatif kecil, akan tetapi karena tingkat partisipasi yang cukup besar, maka dana yang dikumpulkan dapat menjadi sangat besar. Hal ini sering dilakukan dalam aksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat, platform yang populer saat ini adalah kitabisa.com. Sedangkan platform crowdfunding yang terkenal di dunia antara lain adalah kickstarter.com dan indiegogo.com. Di negara inggris sendiri memiliki platform khusus untuk pembangunan infrastruktur salah satunya dalah Spacehive.com. Skema ini dapat dibuat sebagai salah satu instrumen investasi bagi masyarakat juga, untuk menarik masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dalam kasus ini jalan, pemerintah dapat memberikan keuntungan dari pembangunan jalan tol dan menerapkan bagi hasil bagi investor (dalam hal ini adalah masyarakat luas). Aturan crwodfunding ini harus dikaji lebih jauh mengenai keefektifannya agar dapat menguntungkan pihak pemerintah maupun masyarakat yang berinvestasi. Hal ini cukup baik jika dapat diberlakukan di Indonesia, harapannya dengan adanya pembiayaan yang dilalukan oleh masyarakat, infrastruktur menjadi lebih cepat terbangun dan masyarakat sendiri yang menerima dampak baiknya, sehingga muncul kesadaran masyarakat bahwsannya mereka bukan hanya pihak yang menerima fasilitas dari terbangunnya infrastruktur itu saja namun juga menjadi pelaku yang berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan.
